Yogya, Antara Monarki dan Demokrasi

Oleh: Pribadi Santoso Utomo *)

Polemik tentang keistimewaan Yogyakarta masih terus bergulir. Kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono X yang akan berakhir Oktober 2011 menjadi penentu nasib keistimewaan Yogyakarta ke depan. Bisakah keistimewaan Yogyakarta tetap terjaga di tengah arus globalisasi dan demokratisasi?

Permasalahan suksesi kepemimpinan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut muncul karena berakhirnya masa pemerintahan Sultan Hemengkubuwono X sebagai gubernur, dan sudah diperpanjang selama tiga tahun. Jika Sultan ditetapkan menjadi gubernur dengan Penetapan Presiden, maka Presiden menyalahi konstitusi dan bisa di-impeach.

UU No. 32 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa gubernur dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Untuk itu, perlu adanya undang-undang baru untuk mengatur keisitmewaan Yogyakarta tanpa menyalahi aturan demokrasi yang sedang Indonesia terapkan.

Semua pihak harus memahami bahwa Yogyakarta merupakan bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, saya setuju dengan upaya pemerintah untuk tetap menjaga keistimewaan Yogyakarta, namun tetap dalam koridor demokrasi sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Keistimewaan Yogyakarta harus tetap dijaga dan pemerintah perlu membinanya dengan mendukung pembiayaan operasional keraton, baik keraton Kesultanan maupun Pakualaman.

Sementara itu, dalam urusan pemerintahan berdasarkan demokrasi, kepala daerah harus tetap dipilih oleh rakyat secara langsung atau sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan keisitimewaan Yogyakarta, maka Sultan dan Paku Alam diberikan kesempatan pertama untuk mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur tanpa syarat apapun. Sedangkan calon lain bisa dicalonkan oleh partai politik. Jika rakyat menghendaki, maka dengan mudah Sultan dan Paku Alam akan terpilih. Mekanisme pemilihan tersebut tidak menjadi masalah, jika sosialisasinya tepat dan tidak melanggar demokrasi.

Baca Juga :  Watak Bimbang Pemerintahan SBY-Boediono

Wakil Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar, Agung Laksono, mendukung langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang Rancangan Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta. Menurut Agung, RUUK DIY ini untuk memisahkan jabatan sultan dan jabatan gubernur. Sikap Golkar yang menghendaki adanya pemilihan gubernur DIY secara langsung benar-benar memenuhi aspek demokrasi.

Keistimewaan DIY, tidak hanya dilihat dari aspek sejarah. Sebab, aspek sejarah, di mana jabatan Sultan serta merta ditetapkan sebagai gubernur. Hal ini sebenarnya yang tidak dikehendaki oleh demokrasi. Penetapan sultan sebagai gubernur tidak berdasarkan representasi suara rakyat. Pemimpin itu harus mewakili suara rakyat. Rakyat memiliki kebebasan untuk memilih siapa pemimpinnya.

Mari kita sikapi dengan baik dan bijak upaya pemerintah dalam mengatur keistimewaan Yogyakarta tanpa melanggar konstitusi dan demokratisasi yang sedang berkembang di Indonesia. (kolomkita.detik.com)

Pribadi Santoso Utomo
Perumahan Taman Pagelaran, Desa Padasuka, Ciomas, Bogor, 16610

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*